Jakarta, Kilatnews.com – Sekretaris Jenderal DPP Demokrat, Hinca Pandjaitan mengatakan, meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kallasebaiknya dijadikan cambuk untuk terus meningkatkan kinerja.
Hasil survei terakhir Centre for Strategic and International Studies (CSIS) pada Agustus 2016, sebanyak 66,5 persen responden merasa puas atas kinerja pemerintah. Angka itu naik dari 50,6 persen pada Oktober 2015.
“Ini jadi cambuk juga bagi Presiden Jokowi dan kabinet untuk menaikan lagi kinerjanya,” kata Hinca di DPP Demokrat, Jakarta, Rabu (14/9/2016).
Hinca menuturkan, pihaknya menghormati sikap masyarakat yang memberikan penilaian positif kepada pemerintah.
Ia berharap pemerintah dapat menaikan lagi angka tersebut agar masyarakat mendapatkan kesejahteraan.
“Itu realitas masyarakat. Kami menghormati itu sampai seluruh kerjanya hingga lima tahun,” ucap Hinca.
Hinca menyebutkan, Demokrat memiliki sikap politik mendukung pemerintah. Salah satu caranya, dengan memberikan masukan terkait kinerja pemerintah.
Terakhir kali, Demokrat memberikan tujuh catatan kritis kepada pemerintah pada bulan Ramadhan, Jumat (10/6/2016). Catatan itu menyikapi kondisi terkini pemerintah dari ekonomi, politik, dan hukum.
“Nanti tanggal 9 Oktober kami merayakan juga ulang tahun (Demokrat) yang seharunya jatuh tanggal 9 September kemarin, dan 10 Oktober adalah dua tahun pemerintahan Jokowi. Biasanya kami juga akan buat statement untuk berikan masukan mana yang baik dan mana yang diperbaiki,” ujar Hinca.
Hasil survei CSIS, empat bidang utama kinerja pemerintah mengalami peningkatan, yaitu dalam bidang ekonomi, hukum, politik, dan maritim.
Bidang ekonomi mengalami kenaikan paling besar dari 30 persen ke 46,8 persen. Publik menyakini program pemerintah di bidang ekonomi di atas 50 persen.
Komitmen meningkatkan ketahanan pangan, peningkatan industri dalam negeri, komitmen melindungi usah kecil dan meningkatkan daya beli masyarakat mendapat kepercayaan publik di atas 60 persen.
Peningkatan kedua disusul oleh bidang politik yang meningkat dari 40 persen ke 53 persen. Kemudian, disusul oleh bidang hukum sebesar 51,1 persen menjadi 62,1 persen.
Kepercayaan publik terhadap komitmen memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) naik menjadi 74,6 dari sebelumnya 62,6 persen.
Selain itu, komitmen mendorong reformasi Kepolisian dan mafia peradilan masing-masing sebesar 65 persen dan 62,4 persen.
Terakhir, bidang maritim dari 59,4 persen menjadi 63,9 persen. Dalam indikator turunan, komitmen pemerintah dalam memperkuat pertahanan maritim dan infrastruktur berada di atas 70 persen, yaitu 73,6 persen dan 71,2 persen.
Sedangkan dalam keyakinan mewujudkan negara maritim yang besar, publik yang percaya sebesar 69 persen.
Facebook
Twitter
Google+
RSS