Kilatnews.com http://kilatnews.com Portal Berita Cerdas dan Transparan Tue, 26 Sep 2017 08:51:40 +0000 en-US hourly 1 117119028 Ratusan Kader Gelar Aksi Save Golkar Di Kantor DPD Golkar Jabar http://kilatnews.com/2017/09/26/ratusan-kader-gelar-aksi-save-golkar-di-kantor-dpd-golkar-jabar/ http://kilatnews.com/2017/09/26/ratusan-kader-gelar-aksi-save-golkar-di-kantor-dpd-golkar-jabar/#respond Tue, 26 Sep 2017 08:51:40 +0000 http://kilatnews.com/?p=17470 Kilatnews.com – Ratusan kader Partai Golkar menggelar aksi demontrasi menentang manuver politik jelang Pilgub Jabar 2018. Aksi yang dipandu mobil komando di halaman kantor DPD Partai Golkar Jabar di Jalan Maskumambang, Bandung tersebut diikuti kader partai yang berasal dari sejumlah daerah. Spanduk, tshirt bertuliskan “partai golkar jawa barat tidak untuk direntalkan” bertebaran. Sejumlah perempuan muda […]

The post Ratusan Kader Gelar Aksi Save Golkar Di Kantor DPD Golkar Jabar appeared first on Kilatnews.com.

]]>
Kilatnews.com – Ratusan kader Partai Golkar menggelar aksi demontrasi menentang manuver politik jelang Pilgub Jabar 2018.

Aksi yang dipandu mobil komando di halaman kantor DPD Partai Golkar Jabar di Jalan Maskumambang, Bandung tersebut diikuti kader partai yang berasal dari sejumlah daerah.

Spanduk, tshirt bertuliskan “partai golkar jawa barat tidak untuk direntalkan” bertebaran. Sejumlah perempuan muda pun mengenakan tshirt bertuliskan konfigurasi “save golkar” berjajar.

Wakil Ketua DPD Partai Golkar Jabar MQ Iswara mengatakan aksi tersebut merupakan pernyataan sikap dari para kader di seluruh jabar dari tingkat Jabar hingga Kecamatan.

“Ini atas permintaan teman-teman daerah bukan kami yang mengundang,” katanya di Bandung, Selasa (26/9/2017).

Munculnya surat bodong dari DPP yang menetapkan Ridwan Kamil dan Daniel Muttaqien sebagai cagub dan cawagub Jabar 2018 menurutnya memancing reaksi keras dari kader Golkar Jabar.

“Kami akan mengimbau kepada para kader di Jabar untuk tidak bereaksi terlalu brlebihan agar mempercayakan kepada DPP Karena kami yakin DPP tidak akan gegabah dalam memutuskan cagub dari Partai Golkar di provinsi paling besar di Indonesia,” paparnya.

Iswara mengaku reaksi kader Golkar Jabar di tiap daerah beragam dari mulai demo hingga mengembalikan kartu tanda anggota. (*)

The post Ratusan Kader Gelar Aksi Save Golkar Di Kantor DPD Golkar Jabar appeared first on Kilatnews.com.

]]>
http://kilatnews.com/2017/09/26/ratusan-kader-gelar-aksi-save-golkar-di-kantor-dpd-golkar-jabar/feed/ 0 17470
Demokrat Jabar Siap Usung Dede Yusuf http://kilatnews.com/2017/09/25/17466/ http://kilatnews.com/2017/09/25/17466/#respond Mon, 25 Sep 2017 08:09:36 +0000 http://kilatnews.com/?p=17466 Kilatnews.com – Partai Demokrat akan memprioritaskan kadernya untuk maju di Pilgub Jawa Barat, Juni 2018. Kader yang dipertimbangkan adalah anggota DPR sekaligus Ketua Komisi IX, Dede Yusuf. Wakil Ketua DPD Demokrat Jawa Barat, Asep Wahyu Wijaya, menilai Dede Yusuf siap maju di Pilgub Jabar. Kesiapan Dede diapresiasi mengingat untuk suksesi Pilgub Jabar, kader internal jadi […]

The post Demokrat Jabar Siap Usung Dede Yusuf appeared first on Kilatnews.com.

]]>
Kilatnews.com – Partai Demokrat akan memprioritaskan kadernya untuk maju di Pilgub Jawa Barat, Juni 2018. Kader yang dipertimbangkan adalah anggota DPR sekaligus Ketua Komisi IX, Dede Yusuf.

Wakil Ketua DPD Demokrat Jawa Barat, Asep Wahyu Wijaya, menilai Dede Yusuf siap maju di Pilgub Jabar. Kesiapan Dede diapresiasi mengingat untuk suksesi Pilgub Jabar, kader internal jadi prioritas.

“PD pasti memprioritaskan kadernya, Kang DY salah satunya yang baru menyatakan kesiapannya untuk menjadi salah satu kandidat dari Pilgub nanti dari Demokrat,” kata Asep, saat dihubungi, Senin(25/9).

Asep menyatakan Partai Demokrat juga meminta kepada Dede Yusuf agar semakin gencar bersafari politik ke seluruh daerah Jawa Barat demi untuk meningkatkan elektabilitas dan popularitasnya.

“Saya pikir beliau sudah dapat turun ke masyarakat dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk menyampaikan program-programnya,” kata dia.

Sebelumnya Dede Yusuf pernah menjabat sebagai wakil gubernur Jawa Barat mendampingi Ahmad Heryawan di periode pertama menyebut dirinya mantap maju setelah melakukan renungan dan istikharah.

Dede Yusuf sudah menyerahkan formulir pendaftaran ke Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Jabar.

Dede Yusuf mengaku maju lantaran banyak aspirasi dan harapan dari rakyat Jawa Barat agar dirinya kembali menjadi kepala daerah dengan ikut ambil bagian pada Pilgub Jabar 2018 ini. (*)

The post Demokrat Jabar Siap Usung Dede Yusuf appeared first on Kilatnews.com.

]]>
http://kilatnews.com/2017/09/25/17466/feed/ 0 17466
DPP Golkar: Ridwan Kamil-Daniel Mutaqien Masih Simulasi http://kilatnews.com/2017/09/22/dpp-golkar-ridwan-kamil-daniel-mutaqien-masih-simulasi/ http://kilatnews.com/2017/09/22/dpp-golkar-ridwan-kamil-daniel-mutaqien-masih-simulasi/#respond Fri, 22 Sep 2017 09:28:22 +0000 http://kilatnews.com/?p=17463 Kilatnews.com – Setelah sempat menjawab tidak tahu, Sekjen Partai Golkar Idrus Marham, akhirnya menjelaskan persoalan surat DPP Partai Golkar yang beredar, berisi keputusan DPP mendukung Ridwan Kamil-Daniel Mutaqien. Idrus menyebut bahwa surat itu tidak benar, lantaran DPP Partai Golkar belum mengambil keputusan. Namun duet Ridwan Kamil-Daniel Mutaqien memang sedang dipertimbangkan oleh DPP. “Kita mencoba suatu […]

The post DPP Golkar: Ridwan Kamil-Daniel Mutaqien Masih Simulasi appeared first on Kilatnews.com.

]]>
Kilatnews.com – Setelah sempat menjawab tidak tahu, Sekjen Partai Golkar Idrus Marham, akhirnya menjelaskan persoalan surat DPP Partai Golkar yang beredar, berisi keputusan DPP mendukung Ridwan Kamil-Daniel Mutaqien.

Idrus menyebut bahwa surat itu tidak benar, lantaran DPP Partai Golkar belum mengambil keputusan. Namun duet Ridwan Kamil-Daniel Mutaqien memang sedang dipertimbangkan oleh DPP.

“Kita mencoba suatu simulasi bagaimana RK dengan Dedi Mulyadi, tapi rupanya opsi ini tidak sampai pada sebuah kesepakatan. Sehingga muncul lagi opsi bagaimana kalau misalkan Dedi Mulyadi dengan salah satu dari partai lain, ini juga tidak,” ucap Idrus di DPP Golkar, Jakarta, Jumat (22/9).

“Kemudian muncul lagi simulasi lain bagaimana misalkan kalau Ridwan Kamil dengan Daniel Mustaqien, ini simulasi yang ada,” imbuhnya.

“Dengan beredarnya surat yang saya istilahkan surat bodong, karena pertama itu tidak biasanya seperti itu. Kita tidak mungkin mengeluarkan surat tanpa stampel, tanpa nomor surat , tanpa tanggal bahkan bukan hanya itu, saya tadi dikirimi oleh Ketua Dewan Pembina,” ujarnya, seperti dilansir kumparan.

Idrus menambahkan, dengan kondisi Novanto yang masih sakit, DPP belum menggelar rapat lagi untuk memutuskan cagub di Jawa Barat, sehingga menunggu kesehatan Novanto pulih.

“Memang kita akan putuskan dalam rapat pilkada pusat yang tentu akan dihadiri oleh DPD Partai Golkar. Oleh karena itu surat yang ada itu sedang kita telursuri siapa yang main-main,” ucapnya.

Sementara itu, Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Partai Golkar, Yorrys Raweyai, mengaku sudah mendapat salinan surat itu. Namun dia tidak diberi tahu secara langsung. “Saya dikirim juga oleh teman-teman. Kalau sudah keluar, berarti benar itu,” ucap Yorrys.

Ia menduga surat itu benar namun keputusan tidak diambil secara prosedural. “Mekanisme Juklak (petunjuk pelaksanaan) Nomor 6 tentang mekanisme (pencalonan), tidak dipakai. Panduan semua dilanggar. Ini jadi persoalan,” imbuh Yorrys.

Dukungan bagi Ridwan Kamil ini tertuang dalam surat tentang ‘Pengesahan Pasangan Calon Kepala Daerah Provinsi Jawa Barat’. Dalam surat itu tertulis dukungan Partai Golkar ditujukan kepada Ridwan Kamil, berpasangan dengan kader Golkar, Daniel Mutaqien Syafiuddin.

Meski tak bernomor dan tak ada tanggalnya, namun surat itu ditandatangani oleh Ketua Umum Setya Novanto dan Sekjen Idrus Marham. Surat itu bersifat mengikat dan wajib ditindaklanjuti oleh semua kader Partai Golkar.(*)

 

The post DPP Golkar: Ridwan Kamil-Daniel Mutaqien Masih Simulasi appeared first on Kilatnews.com.

]]>
http://kilatnews.com/2017/09/22/dpp-golkar-ridwan-kamil-daniel-mutaqien-masih-simulasi/feed/ 0 17463
Wasekjen Beberkan Kejanggalan SK Golkar Usung Ridwan Kamil yang Beredar http://kilatnews.com/2017/09/22/wasekjen-beberkan-kejanggalan-sk-golkar-usung-ridwan-kamil-yang-beredar/ http://kilatnews.com/2017/09/22/wasekjen-beberkan-kejanggalan-sk-golkar-usung-ridwan-kamil-yang-beredar/#respond Fri, 22 Sep 2017 09:05:41 +0000 http://kilatnews.com/?p=17461 Kilatnews.com – Beredarnya surat pengesahan pasangan calon kepala daerah Provinsi Jawa Barat yang didukung Partai Golkar serta ditandatangani oleh Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto dan Sekjen Partai Golkar Idrus Marham. Wakil Sekretaris Jenderal Ace Hasan Syadzily menduga ada pihak yang memanfaatkan surat pengesahan Wali kota Bandung Ridwan Kamil sebagai calon kepala Daerah Provinsi Jawa […]

The post Wasekjen Beberkan Kejanggalan SK Golkar Usung Ridwan Kamil yang Beredar appeared first on Kilatnews.com.

]]>
Kilatnews.com – Beredarnya surat pengesahan pasangan calon kepala daerah Provinsi Jawa Barat yang didukung Partai Golkar serta ditandatangani oleh Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto dan Sekjen Partai Golkar Idrus Marham.

Wakil Sekretaris Jenderal Ace Hasan Syadzily menduga ada pihak yang memanfaatkan surat pengesahan Wali kota Bandung Ridwan Kamil sebagai calon kepala Daerah Provinsi Jawa Barat. Sebab, surat keputusan (SK) yang beredar di media sosial itu banyak kejanggalan.

Ace mencontohkan, surat keputusan itu tidak mungkin ditandatangani Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto karena sedang dirawat di Rumah Sakit karena vertigo serta gangguan pada jantung dan ginjalnya. Kedua, surat tersebut tidak tertulis nomor dan tanggal disetujui. Ketiga, di bagian tandatangan Ketua Umum Setya Novanto dan Sekjen Idrus Marham juga tidak diberikan stempel. Untuk itu, Ace menegaskan surat itu bukan resmi dari DPP Partai Golkar.

“Itu enggak tahu. Tetapi bisa saja pihak-pihak tertentu ya memanfaatkan surat itu,” kata Ace di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (22/9).

Lebih lanjut, Ace mengaku tidak mengetahui penyebar surat itu sehingga menjadi viral di media sosial. DPP Partai Golkar akan melakukan penelusuran untuk mengetahui pihak yang membuat dan menyebarkan surat tersebut.

“Harusnya ditelusuri karena menyangkut informasi yang resmi partai,” tegasnya.

Terlepas dari masalah surat itu, lanjut Ace, DPP Partai Golkar biasanya mengundang DPD Provinsi untuk membahas dan memberikan instruksi terkait kebijakan tertentu, termasuk pasangan calon di Pilgub Jawa Barat.

“Biasanya kalau DPP Partai Golkar dalam menyampaikan kebijakan secara resminya pasti akan itu mengundang DPP Provinsi untuk menyerahkan secara khusus ke DPP Provinsi untuk menjalankannya DPP Partai Golkar. Pasti bukan karena surat-surat yang beredar di medsos,” jelas dia.

Kemudian dalam menentukan pasangan calon kepala daerah, Ketua Umum memiliki parameter sendiri berdasarkan hasil survei dan kajian mendalam di internal partai. Selain melalui survei dan kajian internal, Ketua Umum juga akan mempertimbangkan masukan dari berbagai stakeholder di Partai Golkar.

Hingga saat ini proses pengkajian pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang akan diusung di Pilgub Jawa Barat masih terus dilakukan. Ace mengakui proses yang berjalan di Jawa Barat masih sangat dinamis.

“Ada parameternya dalam menentukan siapa calon kepala daerah parameternya tentu hasil survei, prosesnya masih sangat dinamis,” klaim Ace.

Partai Golkar sebenarnya masih menginginkan kadernya, Dedi Mulyadi untuk dijagokan menjadi pemimpin di Tanah Pasundan. Oleh karena itu, DPP meminta Dedi terus mensosialisasikan diri untuk menarik dukungan warga Jawa Barat.

“Tentu sebagaimana yang diingini partai yang diprioritaskan itu kader partai, Pak Dedi. Namun memang ya ini dilakukan pengkajian yg mendalam. Jadi kita minta Pak Dedi kita minta terus bekerja di lapangan,” tutupnya.

Dalam surat berkop DPP Golkar yang ditandatangani Ketua Umum Setya Novanto dan Sekjen Idrus Marham, tertulis: Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar menetapkan dan mengesahkan Sdr H. Mochamad Ridwan Kamil S.T., M.U.D sebagai calon kepala daerah berpasangan dengan Sdr. H. Daniel Mutaqien Syafiuddin S.T, sebagai calon wakil kepala daerah Provinsi Jawa Barat yang diusung Partai Golkar dalam Pilkada Serentak putaran ke-3 tahun 2018.

Dalam surat itu DPP Golkar juga menginstruksikan kepada ketua DPD Golkar Jawa Barat untuk menindaklanjuti keputusan itu sesuai dengan ketentuan organisasi dan aturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian mendaftarkan pasangan calon yang sudah ditetapkan ke Komisi Pemilihan Umum setempat sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

“Keputusan ini bersifat final dan mengikat bagi seluruh jajaran pengurus/fungsionaris/kader dan anggota Partai Golkar. Segala tindakan yang bertentangan dengan hasil keputusan ini, akan dikenakan sanksi dengan ketentuan organisasi yang berlaku,” demikian bunyi petikan keputusan surat tersebut seperti yang beredar di kalangan wartawan, Jumat (22/9).

Daniel Mutaqien merupakan anggota DPR dari Partai Golkar yang berasal dari daerah pemilihan Jabar VIII. Dia juga merupakan putra mantan bupati Indramayu Irianto MS Syafiuddin atau Yance yang merupakan mantan ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat. (*)

The post Wasekjen Beberkan Kejanggalan SK Golkar Usung Ridwan Kamil yang Beredar appeared first on Kilatnews.com.

]]>
http://kilatnews.com/2017/09/22/wasekjen-beberkan-kejanggalan-sk-golkar-usung-ridwan-kamil-yang-beredar/feed/ 0 17461
Beredar Surat Partai Golkar Dukung Ridwan Kamil di Pilgub Jabar http://kilatnews.com/2017/09/22/beredar-surat-partai-golkar-dukung-ridwan-kamil-di-pilgub-jabar/ http://kilatnews.com/2017/09/22/beredar-surat-partai-golkar-dukung-ridwan-kamil-di-pilgub-jabar/#respond Fri, 22 Sep 2017 06:20:36 +0000 http://kilatnews.com/?p=17456 Kilatnews.com – Partai Golkar tengah menimang-nimang kandidat calon gubernur Jawa Barat, antara Dedi Mulyadi dengan Ridwan Kamil. Akan Tetapi, ditengah upaya tersebut beredar surat DPP Partai Golkar yang memutuskan mendukung Ridwan Kamil di Pilgub Jabar yang dipasangkan dengan kader Golkar, Daniel Mutaqien Syafiuddin. Meski tak bernomor dan tak ada tanggalnya, namun surat itu ditandatangani oleh […]

The post Beredar Surat Partai Golkar Dukung Ridwan Kamil di Pilgub Jabar appeared first on Kilatnews.com.

]]>
Kilatnews.com – Partai Golkar tengah menimang-nimang kandidat calon gubernur Jawa Barat, antara Dedi Mulyadi dengan Ridwan Kamil. Akan Tetapi, ditengah upaya tersebut beredar surat DPP Partai Golkar yang memutuskan mendukung Ridwan Kamil di Pilgub Jabar yang dipasangkan dengan kader Golkar, Daniel Mutaqien Syafiuddin.

Meski tak bernomor dan tak ada tanggalnya, namun surat itu ditandatangani oleh Ketua Umum Setya Novanto dan Sekjen Idrus Marham. Surat itu bersifat mengikat dan wajib ditindaklanjuti oleh semua kader Partai Golkar.

Didalam surat edaran disebutkan bahwa berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan DPP Partai Golkar Nomor: Juklak-6/DPP/Calon Gubernur, Bupati, dan Wali Kota dari Partai Golongan Karya (Golkar).

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat MQ Iswara mengatakan, sampai hari ini pihaknya belum mendengar tentang keputusan yang diberikan oleh DPP, karena pembahasan tentang calon kepala daerah merujuk kepada juklak yang ada, yaitu juklak DPP no 6 tahun 2016.

“Sampai hari ini kami belum mendengar tentang itu. Tentunya semua pembahasan tentang calon kepala daerah di internal Golkar merujuk kepada juklak yang ada, yaitu juklak DPP no 6 th 2016, itu yg kami ikuti, semua tahapannya kami patuhi. Dan kami masih menunggu keputudan resmi, yang disampaikan secara resmi. Tentunya semua jg ada mekanisme nya. Kita tunggu saja,” ungkap Iswara.

Saat ditanya mengenai keabsahan dari surat edaran tersebut, Iswara mengakui pihaknya tidak mengetahui dan belum menerima surat edaran tersebut

“Saya tidak tahu, kami belum terima dan kita tunggu surat resminya,” ungkapnya.

Selanjutnya Iswara meyakini, untuk Calon Gubernur Jawa Barat, DPP tidak akan gegabah merekomendasi Calon. Apalagi Jawa Barat merupakan Provinsi terbesar dan barometer untuk Pilpres dan Pileg tahun 2019.

“Kami yakin untuk rekomendasi cagub di Jawa Barat, provinsi terbesar di Indonesia ini. Dengan jumlah hampir seperlima pemilih nasional, DPP tidak akan gegabah. Apalagi pilgub saat ini menjelang pileg dan pilpres. Dimana Jawa Barat selalu menjadi barometer Partai Golkar secara nasional,” tandasnya. (*)

The post Beredar Surat Partai Golkar Dukung Ridwan Kamil di Pilgub Jabar appeared first on Kilatnews.com.

]]>
http://kilatnews.com/2017/09/22/beredar-surat-partai-golkar-dukung-ridwan-kamil-di-pilgub-jabar/feed/ 0 17456
Ternyata, Masih Ada Hambatan Di Lokasi Calon Bandara Di Sukabumi http://kilatnews.com/2017/09/21/ternyata-masih-ada-hambatan-di-lokasi-calon-bandara-di-sukabumi/ http://kilatnews.com/2017/09/21/ternyata-masih-ada-hambatan-di-lokasi-calon-bandara-di-sukabumi/#respond Thu, 21 Sep 2017 11:10:14 +0000 http://kilatnews.com/?p=17453 Kilatnews.com – Dinas Perhubungan Jabar meminta Pusat turun tangan dalam mengamankan lokasi proyek bandara di Sukabumi yakni Warung Kiara dan Cijambe. Kadishub Jabar Dedi Taufik mengatakan agar proyek pembangunan bandara tersebut bisa berjalan lancar, mesti ada koordinasi dengan pihak Kementerian ESDM. “Itu obstacle di lapangannya ada menara Sutet, jadi kementerian Perhubungan harus koordinasi,” paparnya, Kamis […]

The post Ternyata, Masih Ada Hambatan Di Lokasi Calon Bandara Di Sukabumi appeared first on Kilatnews.com.

]]>
Kilatnews.com – Dinas Perhubungan Jabar meminta Pusat turun tangan dalam mengamankan lokasi proyek bandara di Sukabumi yakni Warung Kiara dan Cijambe.

Kadishub Jabar Dedi Taufik mengatakan agar proyek pembangunan bandara tersebut bisa berjalan lancar, mesti ada koordinasi dengan pihak Kementerian ESDM. “Itu obstacle di lapangannya ada menara Sutet, jadi kementerian Perhubungan harus koordinasi,” paparnya, Kamis (21/9/2017).

Guna menyiasati menara Sutet yang berdiri, dua lokasi ini berdasarkan studi sementara masih bisa digunakan hanya untuk satu arah penerbangan baik take off maupun landing. Satu arah ini, bisa diambil dari arah Selatan atau Utara. “Dari dua lokasi itu tinggal nanti ditentukan oleh kementerian layak yang mana,” cetusnya.

Setelah kementerian memutuskan maka langkah selanjutnya adalah melakukan studi kelayakan dan penyusunan masterplan bandara. Dedi mengaku kementerian mesti bergegas menetapkan lahan karena Presiden Joko Widodo menginginkan agar bandara di wilayah selatan itu segera dibangun. “Harus cepat karena targetnya 2020 sudah dibangun,” katanya. (*)

The post Ternyata, Masih Ada Hambatan Di Lokasi Calon Bandara Di Sukabumi appeared first on Kilatnews.com.

]]>
http://kilatnews.com/2017/09/21/ternyata-masih-ada-hambatan-di-lokasi-calon-bandara-di-sukabumi/feed/ 0 17453
Warga Myanmar Halangi Pengiriman Bantuan Untuk Rohingya http://kilatnews.com/2017/09/21/warga-myanmar-halangi-pengiriman-bantuan-untuk-rohingya/ http://kilatnews.com/2017/09/21/warga-myanmar-halangi-pengiriman-bantuan-untuk-rohingya/#respond Thu, 21 Sep 2017 10:54:41 +0000 http://kilatnews.com/?p=17450 Kilatnews.com – Ratusan warga Myanmar mencoba menutup jalan pengiriman bantuan kepada masyarakat Rohingya di negara bagian Rakhine, tempat Perserikatan Bangsa-Bangsa menuduh militer berusaha melakukan pembersihan suku. Reuters melaporkan, saksi mengatakan bahwa pengunjuk rasa melemparkan bom molotov sebelum akhirnya polisi membubarkan mereka dengan mengeluarkan tembakkan ke udara. Unjuk rasa tersebut menjadi bukti peningkatan permusuhan kelompok, yang […]

The post Warga Myanmar Halangi Pengiriman Bantuan Untuk Rohingya appeared first on Kilatnews.com.

]]>
Kilatnews.com – Ratusan warga Myanmar mencoba menutup jalan pengiriman bantuan kepada masyarakat Rohingya di negara bagian Rakhine, tempat Perserikatan Bangsa-Bangsa menuduh militer berusaha melakukan pembersihan suku.

Reuters melaporkan, saksi mengatakan bahwa pengunjuk rasa melemparkan bom molotov sebelum akhirnya polisi membubarkan mereka dengan mengeluarkan tembakkan ke udara.

Unjuk rasa tersebut menjadi bukti peningkatan permusuhan kelompok, yang dapat mempersulit pengiriman bantuan, dan terjadi ketika Presiden AS Donald Trump menyerukan pengakhiran segera kekerasan, yang menimbulkan kekhawatiran akan peralihan pemerintahan Myanmar ke kekuasaan militer.

Pengiriman bantuan itu, yang diselenggarakan Komite Palang Merah Internasional (ICRC), dikirim ke negara bagian utara, tempat serangan gerilyawan pada 25 Agustus memicu serangan militer.

Kekerasan tersebut menyebabkan lebih dari 420.000 warga Rohingya melarikan diri ke negara tetangganya, Bangladesh, namun masih banyak yang tertinggal di Myanmar. Mereka bersembunyi karena takut terjebak dalam kekerasan lebih lanjut tanpa adanya bahan makanan dan persediaan lainnya, menurut para pekerja bantuan.

Sekitar ratusan orang mencoba menghentikan sebuah kapal yang mengangkut penuh, sekitar 50 ton persediaan bantuan di sebuah dermaga, di ibu kota negara bagian Rakhine, Sittwe, pada Rabu, kata kantor penerangan pemerintah pada Kamis.

Pengunjuk rasa,beberapa membawa tongkat dan jeruji logam, melemparkan bom molotov dan sekitar 200 polisi memaksa mereka untuk membubarkan diri dengan mengeluarkan tembakkan ke udara, kata seorang saksi, ia menambahkan bahwa melihat sejumlah orang terluka.

Delapan orang ditahan, menurut pernyataan tertulis yang dikeluarkan kantor penerangan pemerintah setempat.

Juru bicara ICRC tidak segera bersedia memberikan tanggapannya. Polisi di Sittwe juga tidak segera bersedia dimintai keterangan.

Ketegangan antara masyarakat kebanyakan yang merupakan pengikut Buddha dan warga Muslim Rohingya di negara bagian Rakhine telah terjadi selama beberapa dasawarsa namun memuncak dalam sejumlah kekerasan yang terjadi dalam beberapa tahun belakangan.

Pertempuran terkini terjadi pada Agustus, ketika gerilyawan Rohingya menyerang sekitar 30 pos polisi dan sebuah markas tentara, menewaskan sekitar 12 orang.

Pemerintah mengatakan lebih dari 400 orang, kebanyakan dari mereka adalah pemberontak, tewas sejak saat itu.

Sejumlah kelompok pemantau dan warga Rohingya yang melarikan diri mengatakan bahwa tentara dan masyarakat Buddha Rakhine telah melakukan kampanye yang bertujuan untuk mengusir penduduk Muslim dan membakar desa mereka.

Myanmar menolak tuduhan tersebut, dengan mengatakan bahwa pasukannya menyasar pemberontak Tentara Pembebasan Arakan Rohingya (ARSA), yang mereka anggap dalang pembakaran rumah dan penyerangan terhadap warga. (*)

The post Warga Myanmar Halangi Pengiriman Bantuan Untuk Rohingya appeared first on Kilatnews.com.

]]>
http://kilatnews.com/2017/09/21/warga-myanmar-halangi-pengiriman-bantuan-untuk-rohingya/feed/ 0 17450
Aher Usulkan 20% Dana Desa Untuk Pemberdayaan Masyarakat http://kilatnews.com/2017/09/21/aher-usulkan-20-dana-desa-untuk-pemberdayaan-masyarakat/ http://kilatnews.com/2017/09/21/aher-usulkan-20-dana-desa-untuk-pemberdayaan-masyarakat/#respond Thu, 21 Sep 2017 10:46:19 +0000 http://kilatnews.com/?p=17447 Kilatnews.com – Setidaknya sebesar 15 sampai 20% dari jumlah keseluruhan bantuan dana desa akan diusulkan untuk pemberdayaan masyarakat desa. Hal ini bertujuan agar masyarakat desa mampu mengakses kemajuan-kemajuan ekonomi ataupun untuk menciptakan usaha produktif sebagai salah satu cara pengentasan kemiskinan. Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) usai mengikuti Workshop Asosiasi Pemerintah Provinsi (APPSI) tentang Strategi […]

The post Aher Usulkan 20% Dana Desa Untuk Pemberdayaan Masyarakat appeared first on Kilatnews.com.

]]>
Kilatnews.com – Setidaknya sebesar 15 sampai 20% dari jumlah keseluruhan bantuan dana desa akan diusulkan untuk pemberdayaan masyarakat desa.

Hal ini bertujuan agar masyarakat desa mampu mengakses kemajuan-kemajuan ekonomi ataupun untuk menciptakan usaha produktif sebagai salah satu cara pengentasan kemiskinan.

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) usai mengikuti Workshop Asosiasi Pemerintah Provinsi (APPSI) tentang Strategi Pengentasan Kemiskinan di Daerah yang diselenggarakan di Hotel Santika Medan, Rabu (20/09/2017) mengungkapkan, selain perlunya pembangunan infrastruktur di pedesaan, disaat yang sama masyarakat desa juga harus diberikan advokasi secara langsung mengenai pemberdayaan ekonomi dan akses terhadap kemajuan ekonomi yang saat ini terus berkembang.

“Tidak ada kata lain selain advokasi karena di negara berkembang itu ada masyarakat yang tidak bisa mengakses kemajuan-kemajuan ekonomi,” ungkap Aher dalam rilis Humas Jabar.

Semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi di setiap daerah karena banyaknya investor masuk dan meningkatnya PDRB, maka peluang kerja akan semakin terbuka lebar. Namun, hal itu akan mampu diakses hanya oleh masyarakat yang memiliki pendidikan memadai.

“Tapi kan ada masyarakat yang di pedesaan, karena berbagai kendala sosial ekonomi dan pendidikan yang dihadapi ga bisa mengakses, nah masyarakat seperti inilah sebetulnya perlu diadvokasi lewat pemberdayaan,” kata Aher.

Oleh karena itu, pengurus APPSI akan mengusulkan kepada pemerintah pusat untuk menganggarkan 15 – 20 persen dana desa untuk pemberdayaan masyarakat melalui perubahan Peraturan Pemerintah (PP).

“Mudah-mudahan bisa masuk ke perubahan PP, nah di PP yang baru nanti mudah-mudahan tahun depan itu sudah diubah dan pemberdayaannya diperbesar, jadi katanaknlah menjadi 15-20 persen saya kira cukup memadai,” tutur Aher.

Bila disetujui, lanjut Aher, maka pemerintah daerah harus sudah menyiapkan sarana pendukungnya seperti pendampingan, program kerja yang jelas dan efektivitas.

“Ini tentu dengan sebuah kesiapan ya, manakala usul ini diakomodir maka harus ada pendamping untuk bimbingan teknis kepada perangkat desa dan masyarakat, program kerja yang sangat jelas dan efektivitas belanja,” ucapnya.

Sejak digulirkannya bantuan dana desa dari pemerintah pusat bagi seluruh desa di Indonesia, setiap desa mendapatkan bantuan sebesar Rp 1 Milyar pertahun. Di Provinsi Jabar, dana tersebut belum termasuk bantuan dari Pemprov sebesar Rp 100 Juta untuk infrastruktur desa dan Rp 15 Juta untuk tambahan penghasilan para perangkat desa pertahunnya.

Sementara itu, ketua APPSI yang juga Gubernur Sulawesi Selatan, Syahrul Yasin Limpo, mengatakan, APPSI merupakan wadah atau organisasi yang mengkoordinir pikiran-pikiran atau inovasi dari seluruh Gubernur dalam memecahkan persoalan dan meningkatkan kemajuan di setiap daerah.

“Appsi adalah suatu institusi atau kelembagaan yang mengkoordinasi pikiran-pikiran dari seluruh gubernur sebagai second opinion dari struktur formal pemerintahan yang tentu saja melalui Mendagri, kata Syahrul.

“Kita berharap kalau ada opini yang bisa dijadikan perimbangan maka tentu saja pengayaannya akan bisa dilakukan oleh pemerintah pusat, itulah posisi APPSI,” tambahnya.

Tahun ini, APPSI akan kembali mengadakan workshop di Palembang dan Surabaya sebelum menuju Rakernas yang akan digelar di Jawa Barat. (*)

The post Aher Usulkan 20% Dana Desa Untuk Pemberdayaan Masyarakat appeared first on Kilatnews.com.

]]>
http://kilatnews.com/2017/09/21/aher-usulkan-20-dana-desa-untuk-pemberdayaan-masyarakat/feed/ 0 17447
PKS Ancam Tarik Dukungan di Pilpres 2019, Buntut Pencabutan Dukungan Partai Gerindra Jabar Kepada Pasangan Demiz-Ahmad Syaiku http://kilatnews.com/2017/09/21/pks-ancam-tarik-dukungan-di-pilpres-2019-buntut-pencabutan-dukungan-partai-gerindra-jabar-kepada-pasangan-demiz-ahmad-syaiku/ http://kilatnews.com/2017/09/21/pks-ancam-tarik-dukungan-di-pilpres-2019-buntut-pencabutan-dukungan-partai-gerindra-jabar-kepada-pasangan-demiz-ahmad-syaiku/#respond Thu, 21 Sep 2017 10:36:51 +0000 http://kilatnews.com/?p=17445 Kilatnews.com – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memberikan isyarat akan meninggalkan Partai Gerindra di Pilpres 2019, apabila partai berlambang kepala garuda itu menarik dukungannya kepada Deddy Mizwar dan Ahmad Syaikhu di Pemilihan Gubernur Jawa Barat tahun 2018. Hal itu terucap dari DPP PKS Mardani Ali Sera yang mengisyaratkan akan meninggalkan Partai Gerindra apabila koalisi yang sudah […]

The post PKS Ancam Tarik Dukungan di Pilpres 2019, Buntut Pencabutan Dukungan Partai Gerindra Jabar Kepada Pasangan Demiz-Ahmad Syaiku appeared first on Kilatnews.com.

]]>
Kilatnews.com – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memberikan isyarat akan meninggalkan Partai Gerindra di Pilpres 2019, apabila partai berlambang kepala garuda itu menarik dukungannya kepada Deddy Mizwar dan Ahmad Syaikhu di Pemilihan Gubernur Jawa Barat tahun 2018.

Hal itu terucap dari DPP PKS Mardani Ali Sera yang mengisyaratkan akan meninggalkan Partai Gerindra apabila koalisi yang sudah menjadi sekutu ini putus ditengah perjalanan.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Barat Mulyadi mengatakan, akan tetap pada pendiriannya untuk mencabut dukungan kepada Deddy Mizwar dan Ahmad Syaikhu di Pilgub Jabar.

“Saya tetap pada keputusan saya untuk mencabut dukungan untuk Demiz-Syaikhu,” ungkap Mulyadi, Kamis (21/9).

Selain itu, terkait ancaman PKS di Pilpres 2019. Mulyadi berpandangan bahwa segala kemungkinan di Pilpres 2019 masih dinamis dan cair.

“Proses judicial review masih berjalan di MK, bisa jadi dibatalkan tanpa ada syarat presidential treshold 20 persen,” katanya.

Mulyadi memberikan saran kepada DPP Gerindra apabila memang PKS jadi meninggalkan partainya di Pilpres 2019 nanti. Menurutnya, masih banyak partai lain yang dapat diajak berkoalisi.

“Demi kepentingan bangsa, bisa saja Gerindra koalisi dengan Partai Demokrat (61 kursi) atau PAN (47 kursi), kan PKS kursinya 40. Jadi, sekali lagi, demi kepentingan bangsa, saya kira Partai Demokrat dan PAN pasti bisa bersama-sama berjuang bersama Gerindra,” tegasnya.

Bahkan kata dia, kemungkinan partai lain pun bisa bersama-sama dengan Partai Gerindra ketika memiliki tujuan yang sama untuk kemajuan bangsa.

“Atau bisa juga dengan partai lain yang memiliki frekuensi yang sama untuk kepentingan lebih besar demi kemajuan bangsa,” tandasnya. (*)

The post PKS Ancam Tarik Dukungan di Pilpres 2019, Buntut Pencabutan Dukungan Partai Gerindra Jabar Kepada Pasangan Demiz-Ahmad Syaiku appeared first on Kilatnews.com.

]]>
http://kilatnews.com/2017/09/21/pks-ancam-tarik-dukungan-di-pilpres-2019-buntut-pencabutan-dukungan-partai-gerindra-jabar-kepada-pasangan-demiz-ahmad-syaiku/feed/ 0 17445
KADIN Jabar: Harusnya Meikarta Taati Aturan Dulu, Baru Berbisnis http://kilatnews.com/2017/09/21/kadin-jabar-harusnya-meikarta-taati-aturan-dulu-baru-berbisnis/ http://kilatnews.com/2017/09/21/kadin-jabar-harusnya-meikarta-taati-aturan-dulu-baru-berbisnis/#respond Thu, 21 Sep 2017 06:52:39 +0000 http://kilatnews.com/?p=17441 Kilatnews.com – Proyek properti milik Lippo Group, Kota Baru Meikarta di Cikarang, Kabupaten Bekasi menjadi polemik baru di Jawa Barat setelah Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar menyentil Lippo secara gamblang terkait masalah perizinan. Saat ini ada dua permasalahan serius yang dihadapi mega proyek Meikarta, yang pertama masalah perizinan yang belum lengkap, dan yang kedua […]

The post KADIN Jabar: Harusnya Meikarta Taati Aturan Dulu, Baru Berbisnis appeared first on Kilatnews.com.

]]>
Kilatnews.com – Proyek properti milik Lippo Group, Kota Baru Meikarta di Cikarang, Kabupaten Bekasi menjadi polemik baru di Jawa Barat setelah Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar menyentil Lippo secara gamblang terkait masalah perizinan.

Saat ini ada dua permasalahan serius yang dihadapi mega proyek Meikarta, yang pertama masalah perizinan yang belum lengkap, dan yang kedua masalah promosi besar-besaran di tengah problem yang belum selesai terkait perizinan trrsebut.

Menanggapi permasalahan tersebut, Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Jabar, Agung Suryamal, menyatakan bahwa seharusnya para pengusaha mengikuti aturan atau prosedural yang ditetapkan pemerintah dalam menjalankan usahanya.

“Seharusnya bukan hanya segi bisnis yang dilihat. Namun para pengusaha juga harus mentaati semua prosedur yang ada. Dalam hal ini pihak Meikarta juga harus memenuhi semua persyaratan dalam perijinan,” ujar Agung, sebagaimana dilansir RMOLJabar, Kamis (21/9).

Lebih lanjut dirinya juga menganggap bahwa Lippo Group sangat jeli dalam memilih lokasi Mega Proyek Kota Baru Meikarta. Menurutnya Cikarang saat ini merupakan lokasi yang amat sangat strategis terutama bagi para pelaku bisnis properti.

“Dari segi bisnis mereka sangat jeli, meikarta itu memiliki lokasi yang strategis, karena orang saat ini lebih ingin memiliki hunian yang dekat dengan pekerjaan mereka dan lokasi meikarta merupakan lokasi yang berada di wilayah yang menjadi centra perkembangan bisnis dan industri, selain itu banyak mega proyek pemerintah terkait akses transportasi yang nantinya akan melintasi wilayah Meikarta,” jelas Agung.

Dilihat dari aspek lain, Kepala KADIN Jawa Barat juga menjelaskan bahwa,dampak positif bagi masyarakat sekitar juga hatus diperhatiakan para pelaku bisnis ini.

“Jangan hanya melihat keuntungan, namun pengusaha juga harus melihat lingkungan sekitar yang seharusnya tidak merugikan masyarakat namun memberikan dampak yang positif bagi masyarakat setempat,” ujarnya. (*)

The post KADIN Jabar: Harusnya Meikarta Taati Aturan Dulu, Baru Berbisnis appeared first on Kilatnews.com.

]]>
http://kilatnews.com/2017/09/21/kadin-jabar-harusnya-meikarta-taati-aturan-dulu-baru-berbisnis/feed/ 0 17441