Golkar Baku Gigit, Gewura : Jangan Ada Pilatus

Lewoleba, KilatNews Com- Dalam rapat gabungan komisi  DPRD  Lembata bersama dengan eksekutif  yang membahas  rancangan peraturan daerah (Ranperda)   tentang Pajak dan Retribusi Daerah. anggota Golkar baku  gigit. Sementara itu wakil ketua DPRD Lembata Gewura Fransiskus minta agar dalam pembahasan  ranperda ini mesti bijak dan mempertimbangkan dengan baik. Ia mengingatkan dikemudian hari  ada persolan,  jangan ada Pilatus, yang mencuci tangan dan saat itu menjadi pahlawan.

 Rapat  gabungan komisi, yang dimpinan  wakil ketua  DPRD Lembata   Fransiskus Xaverius Namang Selasa (28/10/2025)  terjadi  perbedaan pendapatan di kalangan DPRD khususnya terkait dengan  pemanfaatan asset daerah berupa alat berat dan Alsintan  khususnya sewa  traktor untuk bajak lahan pertanian, pemanfaat alat prasarana pertanian/ peternakan yakni sewa penggunaan  unit pengelolahan  ayam beku dan pemanfaatan asset pada TPI khususnya sewa belanja modal freezer box kapasitas 1000-1300 liter.

Dalam rapat tersebut terjadi perbedaan pendapat, ada anggota dewan yang melihat bahwa sewa traktor Rp 15.00 per are atau  Rp. 1,5 juta per hektar terlalu besar sehingga mereka menawarkan turun menjad Rp. 10.000 per are, namun ada  anggota dewan yang sepakat dengan usulan dari pemerintah Rp. 15.000 per are. Ada juga anggota dewan yang menawarkan usulan tambahan dari dinas perikanan dan pertanian ini  tidak usah dibahas atau didrop.

Eman Ubuq dari fraksi Golkar,  dan beberapa anggota dewan lain minta penjelasan dari  pemerintah soal angka pembentuk Rp. 15.000. Asisten   I Setda Lembata  Iren Suciadi mengatakan angka  Rp. 15.000  per are untuk pembeliaan bahan bakar, operator  (10 persen dari Rp. 15.000) dan biaya pemeliharaan. Pada kesempatan itu juga,  Iren Suciadi  mengatakan ada juga lahan pertanian yang dibajak secara gratis (100 hektar) oleh pemerintah.

Eman Ubuq dan  Ramdan Kalang melihat  bahwa yang dibahas ini lebih banyak unsur bisnisnya, karena itu dua anggota dewan ini mengusukan agar pemerintah daerah  mendidrikan BUMD sehingga  bisa ditangani oleh BUMD.

Ramdan Kalang dari Partai Perindo, mempertanyakan bajak gratis 100 hektar, sementara disatu sisi pemerintah  menyewa traktor kepada masyarakat. Ramdan Kalang mempertanyakan  kriteria petani model yang bagaimana yang mendapat  bajak gratis dari pemerintah.

Wakil ketua DPRD Lembata, Fransiskus  Xaverius Namang dari partai Golkar ini  menawarkan untuk voting  menggunakan fraksi. Namun dari   ketua fraksi PDIP Sebastianus Muri menolak dengan alasan ini rapat gabungan komisi, voting itu hak pribadi anggota.   Fransiskus Namang yang akrab dipanggil Ciku Namang, mengatakan bahwa, Fraksi Nasdem yang merupakan fraksi atau partai pengusung bupati dan wakil bupati.  Bagi Ciku Namang ketika ketua fraksi Nasdem mengusulkan Rp. 10.000 per are, itu artinya mereka sudah komunikasi dengan bupati. Karena itu  Ciku Namang menawarkan kepada  anggota untuk menyepakati  sewa traktor Rp. 10.000 per are.

Sebelum Ciku Namang  ketuk palu, eman ubuq melakukan interupsi untuk minta bicara, namun tidak diindahkan oleh Ciku Namang. Eman ubuq marah dan minta pimpinan rapat jangan memaksakan kehendak. “Sebelum pimpinan ketuk palu saya sudah interupsi” tegas  aktivis tolak tambang ini  sembari mengatakan pimpinan alergi dengan usulan pembentukan BUMD.

Ciku Namang minta ketua fraksi Partai Golkar Petrus Gero untuk meminta Eman Ubuq keluar dari ruangan sidang.  Petrus Gero hanya senyum sambal menolah ke belakang Eman Ubuq. Petrus Gero  mengatakan untuk kepentingan rakyat, fraksi Golkar mengusulkan agar  sewa traktor Rp. 1000 per are.

Wakil ketua DPRD Lembata, Gewura Fransiskus , kita sudah putuskan bersama Rp. 10.00 per are, Namun dengan tegas ia mengingatkan  bahwa kalua terjadi sesuatu nanti ini pelayanan tidak bisa dilakukan  karena pemerintah tidak punya uang, maka   jangan ada Pilatus saat itu, sok jadi pahlawan.  “Jangan Jadi Pilatus saat itu, cuci tangan dan menjadi pahlawan saat itu” tegas Gewura  sembari menegaskan agar semua harus bertanggungjawab.

 Gewura Fransiskus mengajakn untuk membahasnya dengan baik dan bijak, jangan mengambil keputusan dengan emosi.   Hilarius Lukas Kirun, ketua fraksi Partai Demokrat, meminta untuk mempetimbangkan kembali  soal angka Rp. 10.000 . Menurutnya dengan biaya Rp. 10.000 per are, bisa saja operator nanto mogok, tidak mau kerja.

Walupun palu sudah diketok,   sejumlah anggota tetap mempersoalkan, maka pimpinan sidang meminta rapat diskor selama 1 jam.  Setelah skor dicabut, rapat dilanjutkan.  Wakil ketua DPRD Lembata,  Ciku Namang langsung minta voting menggunkan fraksi untuk memutuskan apakah Rp. 10.000  atau Rp. 15.000. Fraksi Demokrat,Fraksi Golkar, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Gabungan, Fraksi PAN sepakat sewa traktor  untuk bajak, Rp. 15.000 per are, Sementra fraksi PKB dalam rapat gabungan komisi tidak hadir. Fraksi Nasdem memilih untuk walk out. (*)